INDONESIASENTRIS.COM | Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menyatakan komitmennya untuk mendukung pembiayaan penyaluran perumahan dalam rangka menyukseskan program 3 juta rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.
Erick menjelaskan bahwa program tersebut secara khusus ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Oleh karena itu, ia berencana menginstruksikan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) agar dapat berkontribusi secara maksimal dalam merealisasikan tujuan mulia ini.
“Yang pasti kan kita support daripada tarif payment cicilan KPR-nya. Karena pasti kan nyicil. Nah, apalagi kemarin program itu kan fokus di menengah bawah, berarti pasti dan ada hubungan yang kami,” jelasnya dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian BUMN, Selasa (21/1/2025).
Meskipun siap mendukung pembiayaan secara penuh, Erick tetap mewanti-wanti agar Himbara tetap memperhatikan profil risiko penyaluran KPR tersebut. Salah satu yang perlu menjadi perhatian khusus yakni mengenai profil mitra developer.
Hal itu guna menghindari adanya temuan sertifikat bermasalah yang bakal mengganggu laju bisnis Himbara akibat meningkatnya kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL). “Tapi jangan sampai kayak tadi, [jadi perlu dipastikan agar] tidak tersangkut lah ketika orang yang sudah menyicil,” tambahnya.
Pasalnya, sejak 2019 hingga saat ini, PT Bank Tabungan Milik Negara (Persero) Tbk. (BBTN) mencatat adanya 120.000 sertifikat bermasalah. Lebih dari 80.000 sertifikat telah diselesaikan. Adapun, saat ini masih BBTN mengungkap masih terdapat 38.144 sertifikat bermasalah yang berasal dari 4.000 developer nakal. Bila dikalkulasikan nilai aset dari sertifikat bermasalah itu mencapai Rp1 triliun.
“Jadi mohon maaf, kalau developer yang tidak bertanggung jawab dan notaris yang tidak bertanggung jawab, saya sudah minta di blacklist, di BTN,” pungkasnya.[]
