INDONESIASENTRIS.COM | Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi melantik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota dari seluruh Indonesia untuk masa jabatan 2025-2030. Upacara pelantikan yang berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 20 Februari 2025, ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan pemerintahan daerah di Tanah Air.
Pelantikan serentak ini menandai awal masa kepemimpinan baru di berbagai daerah, dengan harapan terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta pembangunan yang merata. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk para menteri kabinet, perwakilan lembaga negara, serta keluarga dari kepala daerah yang dilantik.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya amanah yang diemban oleh para kepala daerah. Ia menekankan bahwa kepemimpinan yang baik harus berorientasi pada kepentingan rakyat, mengedepankan transparansi, serta memiliki komitmen kuat dalam pembangunan berkelanjutan.
Landasan Hukum Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur
Pelantikan para gubernur dan wakil gubernur dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti. Adapun keputusan yang menjadi dasar pelantikan adalah:
- Keppres RI Nomor 15/P Tahun 2025
- Keppres RI Nomor 24/P Tahun 2025
Kedua keputusan tersebut mengatur tentang pengesahan pengangkatan gubernur dan wakil gubernur untuk masa jabatan 2025-2030, yang diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat di setiap provinsi.
Pelantikan Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota
Sementara itu, pelantikan para bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) yang dibacakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir. Keputusan tersebut mencakup:
- Kepmendagri Nomor 100.2.1.3 – 221 Tahun 2025
- Kepmendagri Nomor 100.2.1.3 – 1719 Tahun 2025
Dokumen tersebut mengesahkan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada kabupaten dan kota hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 untuk periode 2025-2030.
Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengambil sumpah jabatan para kepala daerah yang dilantik.
“Akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, sebagai bupati, sebagai wakil bupati, sebagai wali kota, sebagai wakil wali kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa,” ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan.
Acara pelantikan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh perwakilan kepala daerah dari masing-masing agama. Adapun keenam perwakilan kepala daerah tersebut yakni:
- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, sebagai perwakilan dari agama Islam;
- Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, sebagai perwakilan dari agama Protestan;
- Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie, sebagai perwakilan dari agama Budha;
- Bupati Merauke Yosep Gebze, sebagai perwakilan dari agama Katolik;
- Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata, sebagai perwakilan dari agama Hindu; dan
- Wali Kota Manado Andrei Angouw, sebagai perwakilan dari agama Konghucu.
Pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk kemudian diikuti para undangan yang hadir.
Turut hadir dalam pelantikan serentak yakni para pimpinan lembaga negara, para Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan para Ketua Umum Partai Politik.[]
